Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja Oleh Lembaga Pelatihan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

PELATIHAN KERJA BAGI TENAGA KERJA OLEH LEMBAGA PELATIHAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka untuk untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Demi tercapainya kesejahteraaan masyarakat diperlukan adanya suatu pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan di segala bidang. Salah satunya yaitu pembangunan di bidang tenaga kerja. Oleh sebab itu pembangunan nasional tersebut tidak lepas dari peranan tenaga kerja karena, selain sebagai pelaku, tenaga kerja juga termasuk objek pembangunan nasional itu sendiri, yaitu pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Mengapa demikian karena dengan begitu pentingnya peran serta tenaga kerja, maka perlu adanya pembangunan di bidang tenaga kerja. Disinilah peran tenaga kerja sebagai objek pembangunan.

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga akan semakin meningkatkan pembangunan nasional pada umumnya. Tenaga kerja adalah salah satu sumber daya manusia yang penting mengingat peran sertanya dalam pembangunan nasional, dengan demikian perlu adanya pelatihan-pelatihan khusus guna meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga diperoleh tenaga kerja yang mampu membawa kemajuan dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berlaku sejak tanggal 25 Maret 2003 di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelatihan kerja yaitu dalam Bab V. Pelatihan kerja sebagaimana tercantum dalam Bab V Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mempunyai arti penting dalam memajukan pembangunan nasional yaitu dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas sehingga akan mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja itu sendiri. Pelatihan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan dilakukan oleh suatu lembaga pelatihan kerja baik lembaga pelatihan kerja swasta maupun lembaga pelatihan kerja pemerintah.

B. PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan di Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal disahkannya oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu menjabat yaitu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 25 Maret 2003. Dalam artikel ini yang menjadi topik pembahasan adalah mengenai pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pengertian Pelatihan kerja sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pelatihan kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari tenaga kerja sehingga dapat memajukan pembangunan nasional.

Pelatihan kerja berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja baik oleh pemerintah dan/atau oleh swasta. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan. Lembaga pelatihan kerja swasta yang berbentuk badan hukum dapat berupa badan hukum perseroan terbatas (PT) atau yayasan atau bentuk badan hukum lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perizinan dan Akreditasi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja

Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memperoleh izin atau mendaftarkan kegiatannya. Yaitu, lembaga pelatihan kerja swasta harus mendapat izin atau mendaftar ke instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di wilayah kabupaten/kota tempat dimana lembaga pelatihan kerja tersebut berkedudukan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yang dimaksud instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja yang berada di wilayah kabupaten/kota dimana lembaga pelatihan kerja tersebut berkedudukan.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap lembaga pelatihan tenaga kerja swasta yang telah memperoleh izin dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi yang bersifat independen. Lembaga akreditasi tersebut terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, lembaga akreditasi tersebut organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang mengurusi tentang ketenagakerjaan yaitu Menteri Ketenagakerjaan.

Penghentian Sementara Penyelenggaraan Pelatihan Kerja

Tidak semua penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilakukan sesuai atau sejalan dengan aturan yang berlaku, adakalanya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan penghentian sementara terhadap penyelenggaraan pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang diselenggarakan harus memenuhi arahan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Arahan yang dimaksud meliputi membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan persyaratan bagi penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan meliputi: tersedianya tenaga kepelatihan, adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan, tersediannya sarana dan prasarana pelatihan kerja, dan tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Pelanggaran terhadap arahan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja dapat mengakibatkan penghentian sementara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana lembaga pelatihan tersebut berkedudukan. Penghentian sementara pelatihan kerja tersebut hanya berlaku untuk pelatihan kerja yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penghentian sementara penyelenggaraan pelatihan kerja tersebut hanya berlaku untuk 6 (enam) bulan yang di dalamnya disertai alasan dan saran perbaikan guna diperbaiki penyelenggaraan pelatihan kerja yang dihentikan.

Bagi penyelenggara pelatihan kerja yang dihentikan sementara dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan melengkapi persyaratan yang disarankan akan dikenakan sanksi penghentian program pelatihan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. jika penyelenggara pelatihan kerja yang tidak mentaati tetap melakukan kegiatan/program pelatihan kerja, maka akan dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara pelatihan.

Sertifikasi Kompetensi Kerja

Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan kerja baik melalui lembaga pelatihan kerja swasta, lembaga pelatihan kerja pemerintah maupun pelatihan di tempat kerja berhak untuk memperoleh pengakuan kompetensi kerja yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/atau internasional (Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan). Selain tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan kerja, tenaga yang telah berpengalaman juga dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja.

Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk suatu badan nasional sertifikasi profesi yang independen dengan peraturan pemerintah. Mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana diuraikan diatas diatur dalam Pasal 18 ayat (1) s/d (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagai acuan pelaksanaan pelatihan kerja disemua bidang dan/atau sektor, dikembangkan satu Sistem Pelatihan Kerja Nasional untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan. Dalam penjelasannya Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa sistem pelatihan kerja nasional adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai unsur pelatihan kerja yang antara lain meliputi peserta, biaya, sarana, dan prasarana, tenaga kepelatihan, program dan metode, serta lulusan. Dengan adanya sistem pelatihan kerja nasional, semua unsur dan sumber daya pelatihan kerja nasional yang tersebar di instansi pemerintah, swasta, dan perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sistem pelatihan kerja nasional sebagaimana disebut diatas, bentuk, mekanisme, dan kelembagaannya diatur oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah, Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dengan Sistem Pemagangan

Pemagangan menurut Pasal 1 angka 11 adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui unsur-unsur dari pengertian pemagangan yaitu:
1. Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja, maksudnya bahwa dalam sistem pelatihan kerja salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemagangan.
2. Pemagangan dilakukan melalui pelatihan di lembaga pelatihan dan dengan bekerja secara langsung yang diselenggarakan secara terpadu. Pelatihan tersebut dilaksanakan dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja pekerja/buruh yang lebih berpengalaman.
3. Pelatihan kerja yang dimaksud adalah bekerja dalamu suatu proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dan
4. tujuan dari pemagangan tersebut adalah untuk menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.

Pemagangan dilaksanakan antara pengusaha dengan peserta magang dengan didasari suatu perjanjian tertulis. Perjanjian pemagangan tersebut sekurang-kurangnya memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yaitu pengusaha dan peserta magang. Dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban peserta maupun pengusaha, dan jangka waktu penyelenggaraan pemagangan. Peserta magang mempunyai hak antara lain: uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program, sedangkan kewajibannya adalah mentatati perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan. Kemudian hak bagi pengusaha dalam perjanjian pemagangan meliputi: berhak atas hasil kerja/jasa peserta pemagangan, merekrut pemagang sebagai pekerja bila memenuhi persyaratan, sedangkan kewajiban pengusaha dalam perjanjian pemagangan antara lain: menyediakan uang saku/uang transpor bagi peserta magang, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu perjanjian pemagangan memuat jangka waktu pemagangan yaitu kapan dimulai dan berakhirnya perjanjian pemagangan tersebut. Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai standar yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.

Sedangkan penyelenggaraan pemagangan yang dilakukan antara pengusaha dengan peserta magang yang dilakukan tidak berdasarkan perjanjian pemagangan, maka akan berakibat pada penyelenggaraan pemagangan tersebut dianggap tidak sah dan status peserta magang berubah menjadi pekerja biasa perusahaan tersebut. Sehingga dengan berubahnya status peserta magang menjadi pekerja biasa, maka yang bersangkutan berhak atas segala sesuatu yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan mengenai perjanjian pemagangan ini diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) s/d (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Hak peserta magang sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai hak memperoleh sertifikat, dalam Pasal 23 diatur bahwa mengenai hak memperoleh sertifikat setelah mengikuti program pemagangan, pengakuan kualifikasi kompetensi kerjanya diperoleh dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.

Pasal 24 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pelaksanaan pemagangan dapat dilakukan di tempat perusahaan sendiri, tempat pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dari ketentuan tersebut pelaksanaan pemagangan dapat dilakukan di tempat:
1. Perusahaan sendiri yang berada di wilayah Indonesia,
2. Perusahaan sendiri yang berada di luar wilayah Indonesia,
3. Perusahaan lain yang berada di wilayah Indonesia,
4. Perusahaan lain yang berada di luar wilayah Indonesia,
5. Pelatihan kerja yang berada di wilayah Indonesia,
6. Pelatihan kerja yang berada di luar wilayah Indonesia.
Pada intinya pelaksanaan pemagangan dapat dilakukan di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, baik di dalam perusahaan sendiri, perusahaan lain, maupun tempat pelatihan kerja.

Pelaksanaan pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain,
1. Penyelenggara pemagangan harus memperoleh izin dari menteri atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pemagangan di luar wilayah Indonesia,
2. Penyelenggara pemagangan harus berbentuk badan hukum Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemagangan yang dilakukan di luar wilayah indonesia, selain persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan pemagangan, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: harkat dan martabat bangsa, penguasaan kompetensi yang lebih tinggi, dan perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan termasuk melaksanakan ibadahnya. Setiap pelaksanaan pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, sehingga citra bangsa Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan selalu tetap terjaga. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan pemagangan yang dilakukan di luar Indonesia harus memperhatikan tingkat penguasaan kompetensi, maksudnya bahwa tingkat penguasaan kompetensi dari instruktur harus lebih tinggi dibandingkan di dalam wilayah Indonesia, hal ini akan sangat berarti karena jika di dalam negeri terdapat instruktur yang lebih berkompeten dari pada di luar negeri, maka tidak perlu melaksanakan pemagangan diluar wilayah Indonesia. Ketiga yaitu mengenai perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, setiap peserta pemagangan harus diperhatikan perlindungannya dan kesejahteraanya sebagai peserta magang, termasuk jaminan/perlindungan dalam melaksanakan ibadah.

Dengan tidak dipenuhinya ketentuan yang harus diperhatikan tersebut, menteri dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia tersebut.
Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, Menteri, yaitu Menteri Ketenagakerjaan dapat mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan pemagangan jika memenuhi persyaratan antara lain harus memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara. Yang dimaksud dengan kepentingan perusahaan yang harus diperhatikan adalah agar terjamin tersediannya tenaga terampil dan ahli pada tingkat kompetensi tertentu, kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan adalah untuk membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan industri yang bersifat spesifik, sedangkan kepentingan negara yang harus diperhatikan adalah untuk menghemat devisa negara, maka perusahaan diharuskan untuk melaksanakan program pemagangan.

Lembaga Penunjang

1. Lembaga Koordinasi Pelatihan Kerja Nasional
Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan disebut sebuah lembaga yaitu Lembaga Koordinasi Pelatihan Kerja Nasional yang berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta melakukan koordinasi pelatiha kerja dan pemagangan.
2. Lembaga Produktivitas yang bersifat masional
Lembaga Produktivitas sebagaimana disebut dalam Pasal 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan, merupakan lembaga yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas yang dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.

C. KESIMPULAN

Pelatihan kerja merupakan upaya untuk meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja bagi tenaga kerja. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta melalui lembaga pelatihan kerja. Lembaga pelatihan kerja swasta harus berbentuk badan hukum dan mempunyai izin dari Menteri Ketenagakerjaan. Sebagai lembaga pelatihan kerja swasta, dalam menyelenggarakan pelatihan kerja harus memenuhi persyaratan dan arahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. tidak dipenuhinya persyaratan dan arahan tersebut dapat mengakibatkan penghentian maupun pencabutan izin penyelenggaraan pelatihan kerja.

Penyelenggaraan pelatihan kerja dapat dilaksanakan melalui sistem pemagangan. Pemagangan dilakukan oleh pengusaha dengan peserta magang dan di dasarkan pada perjanjian pemagangan yang dibuat secara tertulis. Pada prinsipnya pemagangan dapat dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, baik dalam perusahaan, perusahaan lain, maupun lembaga pelatihan kerja.
Dalam pelatihan kerja, pemerintah membentuk lembaga penunjang yaitu Lembaga Koordinasi Pelatihan Kerja Nasional dan Lembaga Produktivitas yang bersifat nasional.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: