ANALISIS YURIDIS MASALAH PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA

BAB I PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah

Lembaga pembiayaan atau leasing di Indonesia sangat beragam dan banyak macamnya, mulai dari lembaga pembiayaan khusus membiayai kendaraan tertentu maupun melayani pinjaman dengan jaminan yang beragam. Dalam pelaksanaanya, lembaga pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaannya menggunakan jaminan berupa hak tanggugan, jaminan fidusia, gadai dan sebagainya, namun yang akan kami soroti adalah mengenai pembiayaan dengan jaminan fidusia. Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu fiducie, sedang dalam bahasa inggris di sebut fiduciary transfer of ownership, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai litelatur fidusia lazim di sebut dengan istilah eigondom overdract (FOC), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.

Dewasa ini banyak kasus yang muncul dalam kehidupan masyarakat yaitu masalah penarikan kendaraan yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan leasing. Dalam keadaan tersebut, tidak sedikit dari pemilik kendaraan yang notabene adalah nasabah leasing atau multifinance tersebut pasrah dan menyerahkan unit kendaraan kepada debt collector.

Hal inilah yang menjadi permasalahan, apakah perbuatan debt collector tersebut sudah sesuai dengan hukum atau malah melanggar hukum.

  1. Rumusan Masalah

Apakah perbuatan debt collector yang melakukan penarikan kendaraan dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku atau tidak?

BAB II PEMBAHASAN

Mengenai lembaga Jaminan Fidusia, diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Istilah Fidusia menurut Pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. [1] Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. [2] Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Sedangkan istilah Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. [3]

Unsur-unsur fidusia adalah:

  • Adannya hak jaminan.
  • Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud  dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang  tidak di bebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.
  • Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidu
  • Memberi kedudukan yang di utamakan kepada kreditur.

Apabila kita mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undang, yang menjadi dasar berlakunnya fidusia, dapat di sajikan berikut ini.[4]

  • Arrest hoge raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang bierbrouwerij arrest (negeri belanda)
  • Arrest hoggerechtshof 18 Agustus tentang BPMClynet arrest (Indonesia)
  • Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Objek jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu:

  • benda bergerak yang berwujud;
  • benda bergerak yang tidak berwujud;
  • benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan.

Dalam asal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia diberikan perumusan batasan yang dimaksud dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai berikut “Benda adalah segala sesuatu yang dpat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak tanggungan atau hipotik

Sehingga dari rumusan dari Undang-Undang tersebut dapat dirumuskan bahwa objek dari Jaminan Fidusia meliputi: [5]

  • benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
  • dapat atas benda berwujud
  • dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
  • dapat atas benda terdaftar
  • dapat atas benda yang tidak terdaftar
  • benda bergerak
  • benda tidak bergerak yang tidak dapat di bebankaan dengan hak tanggungan
  • benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hipotik

Subjek dari Jamina Fidusia adalah:

  • Pemberi Fidusia
  • Penerima Fidusia

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Fidusia yang menjadi Pemberi Fidusia, bisa oran perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dari pengertian tersebut, berarti Pemberi Fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga yaitu mereka yang merupakan pemilik objek Jaminan Fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai Jaminan Fidusia. bagi kita yang terpenting, bahwa pemberi Fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek Jamina  Fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan. [6]

Sifat Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikatan (accesoir) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiaban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. embebanan Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara berikut:

  1. Dibuat dengan akte notaries dalam bahasa Indonesia.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Fidusia yang berbunyi: “Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaries dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia” [7]

  1. Didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia: Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. [8]

Hapusnya Jaminan Fidusia: [9]

  • Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia .
  • Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
  • Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia

Hak mendahului diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 28 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Yang dimaksud dengan hak mendahului adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dari definisi ini jelas bahwa hak untuk mengambil pelunasan piutang yang diutamakan / didahulukan kepada penerima fidusia. Namun apabila benda yang sama dijadikan objek jaminan fidusia lebih dari satu jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 – 34 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi presentasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia walaupun mereka telah diberikan somasi(teguran untuk membayar). Ada 3 cara eksekusi jaminan fidusia: [10]

  • Pelaksanaan titel eksekutorial (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia. Yang dimaksud disini adalah tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantara hakim.
  • Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri melaui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
  • Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.penjualan ini dilakukan lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnyaa dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Ada 2 kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu: [11]

  • Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
  • Hasil eksekusi tidak mencakupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar.

Tindak pidana dalam UU no 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, ketentuan pidana ditaur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 UU No 42 tahun 1999 mengenai jaminan fidusia, ada 2 pidana yang diatur dalam UU no 42 tahun 1999, yaitu sengaja melakukan pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Dalam psal 35 UU no 42 tahun 1999 pasal ini berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pemberi fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia diatur dalam pasal 36 UU no 42 tahun 1999 yang berbunyi: Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa Dalam Sertifikat jaminan Fidusia tercantum kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa” yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam praktenya, eksekusi yang dilakukan debt collector dengan mengambil secara paksa kendaraan yang dijaminkan secara fidusia sangat banyak terjadi. Dalam penjelasannya, Briptu Kurniawansyah,SH, dalam tulisannya di http://bangka.tribunnews.com/2013/04/16/kepastian-hukum-kendaraan-yang-dibiayai-leasing menyatakan bahwa: Dalam konsepsi hukum pidana,  eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk ( tidak sesuai dengan ketentuan hukum jaminan fidusia) termasuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi  melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. [12] Dijelaskan bahwa di atas barang tersebut terdiri dari sebagian hak kreditur dan sebagian lagi merupakan hak debitur, apalagi mengingat bahwa pembiayaan atas objek jaminan fidusia di dasarkan atas penilaian yang tidak penuh sesuai dengan nilai barang, ataupun benda yang di eksekusi tersebut tidak di lelang melalui Badan Penilai Harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum.  Dalam pada itu pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihannya, sedangkan jika tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab.

Dengan demikian, penarikan jaminan yang dilakukan oleh debt collector yang dilakukan secara paksa merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP. Sehingga konsep Hukum Jaminan Fidusia yang diterapkan tidak sesuai dengan proses eksekusi jaminan fidusia yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Terkait pelaksanaan eksekusi jaminan yang sering mengakibatkan permasalahan ini, Kapolri melalui Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Apa tujuan di terbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011. Yaitu untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa. Meliputi apa sajakah objek pengamanan jaminan fidusia, yaitu Meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Apa saja persyaratan untuk dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia: [13]

  • ada permintaan dari pemohon;
  • objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
  • objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
  • objek jaminan fidusia memiliki setifikat jaminan fidusia;
  • jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Apa saja yang harus dilampirkan dalam mengajukan permohonan pengamanan eksekusi:

  • Salinan akta jaminan fidusia;
  • Salinan sertifikat jaminan fidusia;
  • Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
  • Identitas pelaksana eksekusi;
  • Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan:

Eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan sengan 3 cara yaitu:

  • Pelaksanaan titel eksekutorial (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia. Yang dimaksud disini adalah tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantara hakim.
  • Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri melaui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
  • Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperileh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. penjualan ini dilakukan lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnyaa dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dari 3 cara yang dapat dilakukan tersebut, akan Ada 2 kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

  • Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
  • Hasil eksekusi tidak mencakupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar.

Sehingga eksekusi yang dilakukan di luar 3 cara tersebut, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, bahkan jika terjadi perampasan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun keselamatan, maka dapat dituntut secara pidana sesuai KUHP.

Saran:

Sebaiknya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia perlu adanya pendampingan dari instansi yang berwenang dengan mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Senira Grafika, 2009).

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014)

J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: Citra Aditiya Bakti: 2002)

Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011

http://irmadevita.com/2013/eksekusi-jaminan-fidusia-berdasarkan-peraturan-kapolri-no-8-tahun-2011/

http://bangka.tribunnews.com/2013/04/16/kepastian-hukum-kendaraan-yang-dibiayai-leasing

http://niamhubbunnabi.blogspot.co.id/2015/10/makalah-jaminan-fidusia.html

[1] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia

[2] Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Senira Grafika, 2009)

[3] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia

[4] http://niamhubbunnabi.blogspot.co.id/2015/10/makalah-jaminan-fidusia.html

[5] http://niamhubbunnabi.blogspot.co.id/2015/10/makalah-jaminan-fidusia.html

[6] http://niamhubbunnabi.blogspot.co.id/2015/10/makalah-jaminan-fidusia.html

[7] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia

[8] Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia

[9] Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia

[10] Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia

[11] http://niamhubbunnabi.blogspot.co.id/2015/10/makalah-jaminan-fidusia.html

[12] http://bangka.tribunnews.com/2013/04/16/kepastian-hukum-kendaraan-yang-dibiayai-leasing

[13] http://irmadevita.com/2013/eksekusi-jaminan-fidusia-berdasarkan-peraturan-kapolri-no-8-tahun-2011/

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: