EKSISTENSI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

BAB I PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Hak asasi manusia atau disebut sebagai human rights akhir-akhir ini mendapat sorotan yang tajam, mulai dari pelanggaran HAM 1998, pembunuhan aktivis HAM Munir dan lain sebagainya, munculnya istilah HAM tidak terlepas darikonsep negara hukum seperti di Indonesia ini. Dalam konstitusi, misalnya, HAM menjadi isu yang sangat penting dengan Amandemen UUD 1945 mulai dari tahun 1999 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002, sehingga munculah pengakuan terhadap HAM yang diatur mulai Pasal 28A sampai dengan 28J Amandemen UUD 1945. Selain dalam UUD 1945, pengaturan tentang HAM di Indonesia juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, selain Undang-Undang, pengakuan terhadap HAM internasional juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, hal ini dibuktikan dengan diratifikasinya beberapa konvensi internasional berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Disamping pengakuan HAM sebagaimana disebutkan di atas, mulai dari UUD 1945, UU di bidang Hak Asasi Manusia dan ratifikasi atas konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, serta pengakuan HAM dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan yang terbaru Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Seperti peraturan yang disebutkan terakhir, menjadi menarik apabila pengakuan terhadap HAM juga terdapat pada tax amnesty, dimana pengampunan pajak akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat kontroversial, disamping ada pihak yang pro akan tax amnesty, namun adapula pihak yang kontra dengan tax amnesty.

Dalam pemberlakuannya, Undang-Undang Pengampunan Pajak, selain menampung kepentingan pemerintah, juga ada kepentingan wajib pajak yang diatur di dalamnya, terutama perihal pengungkapan harta kekayaan yang belum diungkap, baik yang terdapat di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Kepentingan pemerintah yang melatarbelakangi bisa dikatakan karena terjadinya perlambatan ekonomi dunia dewasa ini mengakibatkan dampak yang signifikan pada perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah perlambatan perekonomian Tiongkok, kemudian perekonomian Amerika yang belum stabil dan adanya risiko geopolitik di timur tengah dan Brexit. Kejadian-kejadian tersebut tentunya berdampak signifikan pada perekonomian di Indonesia, mulai dari perlambatan ekonomi Indonesia, defisit neraca anggaran, defisit anggaran yang semakin membesar, menurunnya laju pertumbuhan sektor industri/manufaktur dan adanya infrastruktur gap yang masih sangat tinggi. [1]

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899, ditengah adanya kondisi perekonomian Indonesia yang sedang lesu, hal ini diharapkan menjadi angina segar bagi perekonomian Indonesia yang sedang membutuhkan pendanaan besar-besaran dalam rangka pembangunan infrastruktu di berbagai bidang.

Selain kepentingan pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, sebagai wajib pajak yang secara sukarela mengungkapkan kekayaan mereka yang belum dilaporkan, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, tentunya harus mendapat perlindungan.

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, akan kami sampaikan makalah mengenai bagaimana pengakuan atau eksistensi Hak Asasi Manusia terhadap wajib pajak dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak?

  1. Tujuan

Tujuan makalah ini dibuat adalah untuk mengetahui bagaimana pengakuan atau eksistensi Hak Asasi Manusia terhadap wajib pajak dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak sebagai penerapan pengakuan terhadap HAM di Indonesia.

 

BAB II PEMBAHASAN

  1. Dasar Teori
  2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hukum dalam hukum kota dan internasional, mereka umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia, dan yang melekat pada semua manusia terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya, yang berlaku dimana-mana dan dalam arti yang universal. [2]

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. [3]

Pengertian HAM menurut para ahli: [4]

  • Miriam Budiarjo: HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia, hak itu sifatnya universal sebab dipunyai tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, agama maupun sebagainya.
  • Kevin Boyle dan David Beetham: HAM adalah hak-hak individual dan berasal dari berbagai kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia.
  • Oemar Seno Adji: HAM ialah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan YME yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun (manusia/kelompok lain).
  • Muladi: HAM adalah segala hak pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya.
  • HAM Menurut Komnas HAM: HAM mencakup segala bidang kehidupan manusia baik politik, ekonomi, sipil, sosial, dan kebudayaan. Kelimanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hak-hak asasi politik dan sipil tidak ada artinya apabila rakyat masih harus bergelut dengan penderitaan dan kemiskinan. Tetapi di lain pihak persoalan keamanan kemiskinan dan alasan lainnya, tidak dapat digunakan secara sadar untuk melakukan pelanggaran HAM dan kebebasan politik serta sosial masyarakat. Hak Asasi Manusia tidak mendukung individualism, melainkan membendungnya dengan melindungi individu, golongan maupun kelompok, di tengah-tengah kekerasan kehidupan modern. HAM merupakan tanda solidaritas nyata sebuah bangsa dengan warganya.

Asas-asas dalam Hak Asasi Manusia: [5]

  • Asas kemanusiaan: HAM itu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Semua orang wajib menghormati dan menegakkan HAM. Namun, tidak jarang dalam melaksanakan HAM itu seseorang melanggar HAM orang lain. Bahkan, orang  cenderung mengabaikan, melecehkan, dan  menindas HAM orang lain. Kekuatan fisik, ekonomi, politik, sosial, dan  budaya cenderung membuat orang yang memilikinya melakukan perbuatan yang hegemonistik dalam melaksanakan HAM.  Tanpa HAM kehidupan manusia menjadi kurang layak dan bermartabat. Asas kemanusiaan menjadi substansi dari HAM agar tidak merendahkan derajat dan martabat sebagai manusia. Penghinaan, penyiksaan,  penghilangan, dan  pembunuhan merupakan perbuatan yang  melanggar HAM karena bertentangan dengan kemanusiaan. Pelanggaran terhadap kemanusiaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia itu dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat.
  • Asas legalitas: Asas legalitas akan lebih menjamin HAM karena memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap. Kepastian hukum membuat orang lebih mudah memahami HAM dan tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Asas legalitas ini menempatkan HAM menjadi salah satu dasar pembentukan supremasi hukum. Implikasinya setiap warga negara dan penyelenggara negara wajib menghormati dan melindungi HAM. Adanya asas legalitas itu memberikan legitimasi pada siapapun, baik warga negara maupun penyelenggara negara untuk menghormati dan melindungi HAM.
  • Asas equalitas: Keadilan sebagai asas equalitas dalam melaksanakan HAM tidak dapat diabaikan begitu saja. Keadilan justru menjadi sesuatu yang esensial dalam pelaksanaan HAM. Keadilan telah diperjuangkan manusia sejak lama. Segala bentuk penindasan akan bertentangan dengan keadilan. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan itu dapat dikelompokkan menjadi  tiga. Pertama, keadilan komutatif, kedua keadilan distributif, dan ketiga, keadilan legalitas. Ketiga bentuk keadilan itu dari masa ke masa menjadi inspirasi bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. HAM tanpa keadilan akan kehilangan jati dirinya.
  • Asas sosio-kultural: Kehidupan sosio-kultural masyarakat perlu diperhatikan dalam pengembangan HAM. Pendidikan HAM bagi warga negara, khususnya warga sekolah diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan  yang semakin berbudaya. Asas sosio-kultural ini makin penting agar HAM yang  disebarluaskan dari bangsa lain tidak bertentangan dengan kehidupan budaya bangsa Indonesia. Jangan sampai HAM itu membuat masyarakat menjadi tercabut dari akar budaya setempat yang theistik religius.
  1. Pengertian Wajib Pajak dan Pengampunan Pajak

Wajib pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. [6]

Sedangkan definisi Wajib Pajak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.[7]

Kemudian pengertian Pangampunan Pajak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak didefinisikan sebagai berikut: Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. [8]

  1. Hasil dan Pembahasan

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa dengan hak asasi manusia bukan berarti dapat berbuat semena-mena, karena manusia juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya. Ada 3 hak asasi manusia yang paling fundamental (pokok), yaitu: [9]

  • Hak Hidup (life)
  • Hak Kebebasan (liberty)
  • Hak Memiliki (property)

Eksistensi HAM di Indonesia dalam konstitusi dimuat dalam UUD 1945 mulai Pasal 28A sampai dengan 28J. yang diakui dan dihormati Hak Asasi Manusia dalam konstitusi tersebut antara lain:

  • Hak setiap orang untuk mempertahankan hidup;
  • Hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
  • Hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  • Hak setiap orang mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
  • Hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
  • Hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
  • Hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
  • Hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
  • Hak setiap orang atas atas status kewarganegaraan;
  • Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
  • Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;
  • Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
  • Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
  • Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
  • Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
  • Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
  • Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
  • Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
  • Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;
  • Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
  • Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
  • Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
  • Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
  • Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  • Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Bentuk eksistensi perlindungan HAM Dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, termuat dalam Pasal 21 Ayat (2) yang berbunyi: [10] Menteri,  Wakil  Menteri,  pegawai  Kementerian  Keuangan, dan  pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pengampunan  Pajak,  dilarang  membocorkan, menyebarluaskan,  dan/atau  memberitahukan  data  dan informasi  yang  diketahui  atau  diberitahukan  oleh  Wajib Pajak kepada pihak lain.

Unsur-unsur perlindungan dari wajib pajak pada Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

  • Pihak yang melakukan pelanggaran:
  1. Menteri,
  2. Wakil Menteri,
  3. pegawai kementerian keuangan dan
  4. pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak
  • Larangan:
  1. membocorkan,
  2. menyebarluaskan, dan/atau
  3. memberitahukan
  • Hak Asasi Wajib Pajak:

data  dan informasi  yang  diketahui  atau  diberitahukan  oleh  Wajib Pajak kepada pihak lain

Dari unsur tersebut, maka Hak Asasi Wajib Pajak adalah dijaga kerahasiaanya, yaitu data dan informasi yang diberikan kepada pihak negara baik melalui pernyataan dan hal-hal lain sesuai ketentuan pengampunan pajak, dari pembocoran, penyebarluasan dan/atau pemberitahuan yang dilakukan oleh menteri, wakil menteri, pegawai Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak kepada pihak lain yang tidak ada hubungan dengan pengampunan pajak dan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Namun dalam pasal selanjutnya, Pasal 22, yang bunyinya: Menteri,  Wakil  Menteri,  pegawai  Kementerian  Keuangan,  dan pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  Pengampunan Pajak,  tidak  dapat  dilaporkan,  digugat,  dilakukan penyelidikan,  dilakukan  penyidikan,  atau  dituntut,  baik secara  perdata  maupun  pidana  jika  dalam  melaksanakan tugas  didasarkan  pada  iktikad  baik  dan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengecualikan pelanggaran terhadap kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak jika Menteri,  Wakil  Menteri,  pegawai  Kementerian  Keuangan,  dan pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  Pengampunan Pajak, beritikad baik dalam melaksanakan tugas, tidak dapat digugat baik pidana maupun perdata, dengan adanya ketentuan ini, maka perlindungan hukum Hak Asasi Manusia Wajib Pajak terhadap  data dan informasi dari pembocoran, penyebarluasan dan pemberitahuan oleh pihak yang tersebut di atas menjadi abu-abu atau tidak jelas. Hal ini mengingat jika ada pelanggaran HAM tersebut dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, maka akan digunakan Pasal 22 ini untuk membantahnya dengan alasan pihak yang dilaporkan tersebut telah bekerja melaksanakan tugas berdasarkan itikad baik.

Selain materi perlindungan hukum, Undang-Undang Pengampunan Pajak juga mengatur mengenai pihak yang melanggar kerahasiaan Wajib Pajak tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi: [11] Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (2)  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Penuntutan  terhadap  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dilakukan  atas  pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Ketentuan pidana mengenai pelanggaran HAM terkait kerahasiaan data dan informasi wajib pajak dibatasi dengan ketentuan:

  • Hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari orang atau wajib pajak yang dilanggar kerahasiaanya, jadi jika dilaporkan oleh orang yang bukan dilanggar kerahasiaanya baik data dan informasinya, maka tidak dapat dilanjutkan ke ranah pidana.
  • Maksimal pidana yang dijatuhkan adalah 5 tahun dan tidak ada peraturan mengenai pidana minimum khusus.

 

BAB III PENUTUP

  1. Kesimpulan

Pengakuan Hak Asasi Manusia di Indonesia di berbagai bidang dinilai sangat baik, mulai pengakuan dari konstitusi sampai dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dalam konstitusi UUD 1945 sendiri banyak pasal yang mengakui atas eksistensi Hak Asasi Manusia.

Kebijakan Pengampunan Pajak yang termuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak telah megakomodir pengakuan Hak Asasi Manusia, yaitu terdapat pada Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi: Menteri,  Wakil  Menteri,  pegawai  Kementerian  Keuangan, dan  pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pengampunan  Pajak,  dilarang  membocorkan, menyebarluaskan,  dan/atau  memberitahukan  data  dan informasi  yang  diketahui  atau  diberitahukan  oleh  Wajib Pajak kepada pihak lain. [12]

Meskipun telah diakui, namun ada klausul yang menyatakan pengecualian pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebut dalam Pasal 22, Menteri,  Wakil  Menteri,  pegawai  Kementerian  Keuangan,  dan pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  Pengampunan Pajak,  tidak  dapat  dilaporkan,  digugat,  dilakukan penyelidikan,  dilakukan  penyidikan,  atau  dituntut,  baik secara  perdata  maupun  pidana  jika  dalam  melaksanakan tugas  didasarkan  pada  iktikad  baik  dan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [13]

  1. Saran

Dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undang terutama di bidang Pengampunan Pajak telah mengakomodir adanya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, namun semestinya terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi wajib dilakukan tindakan yang tegas, baik tindakan secara pidana maupun perdata jika yang melakukan pelanggaran memang merugikan secara materiil. Dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan sebaiknya tegas dan akurat sehingga tidak ada kesan abu-abu dalam pelaksanaanya.

DAFTAR PUSTAKA

Hand out materi amnesti pajak dari website: http://www.pajak.go.id/amnestipajak, yang diakses pada Senin, 24 Oktober 2016, jam 17.35 WIB

https://inulwara.blogspot.co.id/2014/01/asas-asas-hak-asasi-manusia-ham.html

http://zuhdiachmad.blogspot.co.id/2010/05/ham-dalam-undang-undang-1945.html

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

www.markijar.com/

Wikipedia.org

[1] Hand out materi amnesti pajak dari website: http://www.pajak.go.id/amnestipajak, yang diakses pada Senin, 24 Oktober 2016, jam 17.35 WIB

[2] Wikipedia.org. diakses pada tanggal 27 Oktober 2016, Jam 15.00 WIB

[3] Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

[4] www.markijar.com/ diakses pada tanggal 27 Oktober 2016 Jam 15.00 WIB

[5] https://inulwara.blogspot.co.id/2014/01/asas-asas-hak-asasi-manusia-ham.html

[6] Pasal 1 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

[7] Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

[8] Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

[9] http://zuhdiachmad.blogspot.co.id/2010/05/ham-dalam-undang-undang-1945.html

[10] Pasal 21 ayat (2) UU No. 11 Tentang Pengampunan Pajak

[11] Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tentang Pengampunan Pajak

[12] Pasal 21 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

[13] Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: