PENERAPAN KEBIJAKAN TAX AMNESTY DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM

BAB I PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan, mengingat kebijakan pengampunan pajak ini muncul tidak lepas dari akibat merosotnya perekonomian dunia yang memicu instabilitas perekonomian di Indonesia. Terjadinya perlambatan ekonomi dunia dewasa ini mengakibatkan dampak yang signifikan pada perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah perlambatan perekonomian Tiongkok, kemudian perekonomian Amerika yang belum stabil dan adanya risiko geopolitik di timur tengah dan Brexit. Kejadian-kejadian tersebut tentunya berdampak signifikan pada perekonomian di Indonesia, mulai dari perlambatan ekonomi Indonesia, defisit neraca anggaran, defisit anggaran yang semakin membesar, menurunnya laju pertumbuhan sektor industri/manufaktur dan adanya infrastruktur gap yang masih sangat tinggi.[1]

Pemerintah dalam menanggulangi dan mengatasi permasalahan perlambatan ekonomi tersebut telah mengambil kebijakan tentang pengampunan pajak atau tax amnesty malalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899.

Kebijakan tentang Pengampunan Pajak ini tentunya tidak lepas dari pemikiran yang mendasarinya, mulai dari kondisi makro ekonomi, sosial ekonomi, sampai dengan kepatuhan masyarakat dalam menegakkan aturan pemerintah di bidang perpajakan. Hal inilah yang menjadi cikal bakal diterapkannya kebijakan pengampunan pajak.

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, akan kami sampaikan makalah mengenai bagaimana penerapan kebijakan tax amnesty ditinjau dari sudut pandang filsafat hukum?

  1. Tujuan

Tujuan makalah ini dibuat adalah untuk mengetahui dasar pemikiran dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam kaitannya penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) dalam rangka upaya untuk mengatasi perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya perlambatan ekonomi global.

 

BAB II PEMBAHASAN

  1. Dasar Teori

Filsafat itu sendiri berasal dari kata Yunani “Filosofie” (Lili Rasjidi) ”Filosofi” terdiri dari dua kata, yaitu “filo”yang artinya cinta atau ingin dan “sofie” yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian “Filosofie” dapat diartikan cinta atau menginginkan suatu kebijaksanaan hidup. Sedangkan arti filsafat ialah kebijaksanaan hidup berkaitan dengan pikiran – pikiran rasional, kisah – kisah walaupun bijaksana kalau tidak rasional, maka bukan filsafat (Theo Huijbers). [2]

Pengertian filsafat hukum itu sendiri teryata banyak sekali dan bervariasi, yang antara lain disampaikan oleh para pakar ilmu hukum, seperti berikut ini: [3]

  • Apeldoorn: Menurut Apeldoorn, filsafat hukum ialah pengetahuan yang berusaha menjawab apakah hukum itu? ia menghendaki agar kita berpikir masak-masak, menanggapi dan bertanya-tanya tentang “hukum” (Apeldoorn). Dalam edisi baru yang ditulis DHM Meuwissen, hal tersebut telah direvisi secara total. Misalnya, dikatakan bahwa filsafat hukum memang berusaha mencari hakekat hukum, walau sebenarnya hanya melihat hukum sebagai bagian dari kenyataan. Apa hal itu tak bisa dijawab oleh ilmu hukum? Dapat tapi tak akan mendapat jawaban yang menangkan sebab ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum belaka dan melihat “hukum” yang dapat dilihat dengan panca indera, tidak melihat dunia hukum yang tidak dapat dilihat dengan panca indera (tersembunyi), hanya melihat hukum sepanjang telah menjadi perbuatan manusia. Dimana ilmu hukum berakhir, disanalah filsafat hukum memulai. Ia menjawab pertanyaan – pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu hukum.
  • William Zevenbergen: Menurut William Zevenbergen, Filsafat hukum ialah cabang ilmu hukum yang menyelidiki ukuran – ukuran apa yang dapat dipergunakan untuk menilai isi hukum agar dapat memenuhi hukum yang baik. Ia juga mengatakan, filsafat hukum ialah filsafat yang diterapkan dalam hukum (W. Zevenbergen).
  • Menurut J.H.P. Bellefroid, filsafat hukum ialah filsafat dalam bidang hukum, bukan ilmu hukum tetapi ilmu pembantu dalam mempelajari ilmu hukum (J.H.P. Bellefroid,1953:17).
  • Dalam bukunya yang ditulis bersama Mark van Hoecke, yang berjudul “Wat is Rechtstheorie”. Antwerpen ini membagi ilmu hukum kedalam tiga jenjang ilmu hukum (Drie Trappen van Rechtswetenschap), yaitu:
  • Rechtskennis (Pengetahuan Hukum);
  • Rechtswetenschap (Ilmu Hukum);
  • Rechtsfilosofie (Filsafat Hukum).

Filsafat Hukum merupakan peringkat teratas dalam ilmu hukum, yang cakupannya sangat luas, meliputi:

  1. De Rechsontologie (Ontologi Hukum), yang mempersoalkan ajaran atau sifat dan hakekat hukum.
  2. De Rechtsaxiologie (Aksiologi Hukum), yang mempersoalkan nilai –nilai dasar dalam hukum .
  3. De Rechsidiologie (Ideologi Hukum), yang mempersoalkan ajaran berbagai ide yang dikenal dan mendasari hukum .
  4. De Rechtsepistimologie (Epistimologi Hukum) yang mempersoalkan / membicarakan sifat pengetahuan dalam hukum, untuk mengetahui kenyataan hukum.
  5. De Rechtsteleologie (Teleologi Hukum), yang mempersoalkan tentang maksud dan tujuan hukum .
  6. De Wetenschapsleer van hetrecht (meta teori ilmu Hukum), membahas macam – macam ilmu dalam filsafat hukum. Ini disebut pula Filsafat Ilmu Hukum.
  7. De Rechtslogika (Logika Hukum), mempelajari dasar – dasar pemikiran hukum dan argumentasi yuridis dalam bagan yang logis. mempelajari pula struktur dari suatu system hukum . (Gijssels & Hoecke, 1982: 9-86).
  • Menurut Gustav Radbruch, Filsafat Hukum ialah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar (Gustav Radbruch 1942,B dalam Lili Rasjidi, 1993:1).
  • Menurut Langemeyer, Filsafat Hukum ialah ilmu yang membahas secara filosofis tentang hukum (Langemeyer ,1948, B dalam Lili Rasjidi , 1993:1)
  • Filsafat Hukum ialah suatu ilmu yang merupakan bagian dari filsafat yaitu tentang filsafat moral /etika (L. Bender .O.P, 1984, dalam Lili Rasjidi , 1993:1)
  • Menurut E. Utrecht, filsafat Hukum memberikan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan seperti: Apakah hukum itu sebenarnya? (Persoalan adanya tujuan hukum). Apakah sebabnya kita mentaati hukum ?(persoalan berlakunya hukum). Apakh keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan keadilan hukum). Inilah pertanyaan – pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum . Tetapi bagi banyak orang jawaban ilmu hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai suatu ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai suatu gejala saja. Sedangkan Filsafat Hukum hendak melihat hukum sebagai kaedah dalam arti “etisch waarde oordeel” (penilaian etis). Filsafat hukum berusaha membuat dunia “etis” yang menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh panca indera dari hukum positif (de onzichtbare ethische wereld achter het(pasitieve)recht). Kadang- kadang juga membuat gambaran tentang hukum yang etis dapat dipertanggungjawabkan dan yang seharusnya berlaku. Filsafat Hukum menjadi suatu ilmu normative seperti halnya dengan (ilmu) politik hukum .Filsafat Hukum berusaha mencari suatu rechtsideal yang dapat menjadi “dasar umum” dan “etis (Etisch)” bagi berlakunya sistem hukum positif suatu masyarakat (seperti “Grundnorm” yang telah digambarkan oleh sarjana hukum bangsa Jerman yang menganut aliran – aliran seperti Neo – Kantianisme atau “Pancasila” kita). Filsafat pada umumnya mencari “etische waarde” dan “ideale levenshouding“yang dapat menjadi dasar tetap petunjuk kita (E. Utrecht, 1966:75).
  • Menurut Kusumadi, Filsafat Hukum ialah bagian ilmu filsafat yang mempelajari apakah tujuan hukum itu? Apakah aturan hukum sudah memenuhi syarat keadilan? Apakah keadilan itu? Bagaimana hubungan hukum dan keadilan (Kusumadi Pudjosewojo, 1961:10-13).
  • Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Filsafat Hukum ialah perenungan dan perumusan nilai-nilai; kecuali itu juga mencakup upaya penyerasian antara ketertiban dengan ketentereman, antara kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan / konservatisme dengan pembaharuan (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1978:10-11).
  • Menurut Sacipto Rahardjo, Filsafat Hukum ialah ilmu yang persoalkan pertanyaan – pertanyaan yang bersifat dasar tentang hukum. Misalnya: Apa hakekat hukum? Apa dasar mengikatnya hukum?
  • Menurut Soedjono D, Filsafat Hukum ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan – pertanyaan mendasar dari hukum. Atau ilmu pengetahuan tentang hakekat hukum (Soedjono D, 1984:48).

Tax amnesty atau pengampunan pajak didefinisikan sebagai penghapusan  pajak  yang seharusnya  terutang,  tidak  dikenai  sanksi  administrasi perpajakan  dan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan, dengan  cara  mengungkap  Harta  dan  membayar  Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. [4] Pengampunan pajak bertujuan untuk: [5]

  • mempercepat pertumbuhan  dan  restrukturisasi ekonomi  melalui  pengalihan  Harta,  yang  antara  lain akan  berdampak  terhadap  peningkatan  likuiditas domestik,  perbaikan  nilai  tukar  Rupiah,  penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
  • mendorong reformasi  perpajakan  menuju  sistem perpajakan  yang  lebih  berkeadilan  serta  perluasan basis  data  perpajakan  yang  lebih  valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
  • meningkatkan penerimaan  pajak,  yang  antara  lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Yang menjadi subjek pengampunan pajak adalah setiap  Wajib  Pajak, namun dikecualikan bagi wajib pajak yang sedang: [6]

  • dilakukan penyidikan  dan  berkas  penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
  • dalam proses peradilan; atau
  • menjalani hukuman pidana

atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Pengampunan  Pajak  sebagaimana  dimaksud  adalah pengampunan  atas  kewajiban  perpajakan sampai  dengan  akhir  Tahun  Pajak  Terakhir,  yang  belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terdiri atas: Pajak Penghasilan; dan Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  Pajak  Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. [7]

Secara  garis  besar,  pokok-pokok  ketentuan  yang  diatur  dalam UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:[8]

  • pengaturan mengenai subjek Pengampunan Pajak;
  • pengaturan mengenai objek Pengampunan Pajak;
  • pengaturan mengenai tarif dan cara menghitung Uang Tebusan;
  • pengaturan mengenai  tata  cara  penyampaian  Surat  Pernyataan, penerbitan  Surat  Keterangan,  dan  pengampunan  atas  kewajiban perpajakan;
  • pengaturan mengenai  kewajiban  investasi  atas  Harta  yang diungkapkan dan pelaporan;
  • pengaturan mengenai perlakuan perpajakan;
  • pengaturan mengenai  perlakuan  atas  Harta  yang  belum  atau  kurang diungkap;
  • pengaturan mengenai upaya hukum;
  • pengaturan mengenai manajemen data dan informasi; dan
  • pengaturan mengenai ketentuan pidana.

  1. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan pemerintah dalam setiap produk hukum, dalam hal ini Pengampunan Pajak, tidak lepas dari adanya beberapa dasar pemikiran yang sangat mendalam. Hal ini merupakan bagian dari filosofi dibentuknya kebijakan tersebut. Sudah memang seharusnya setiap produk hukum pemerintah harus didasari dari filosofinya yang akan menjawab beberapa pertanyaan seperti, mengapa perlu peraturan tersebut? mengapa penerapan peraturan tersebut harus seperti ini, harus seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan kunci dari keberhasilan penerapan suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah lainnya.

Dalam penyusunan kebijakan pengampunan pajak, hal yang mendasarinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan harus dapat mewujudkan tujuan nasional yang diagendakan oleh Pemerintahan yang berkuasa. Dalam Handout Materi Tax Amnesty, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia merangkum beberapa dasar pemikiran dari penerapan pengampunan pajak ini. [9] Latar belakang diterapkannya kebijakan pengampunan pajak dikarenakan adanya 2 faktor besar, yaitu faktor luar negeri dan dalam negeri. Faktor dalam luar negeri yang mempengaruhi perekonomian Indonesia adalah perlambatan ekonomi dunia yang disebabkan oleh adanya moderasi pertumbuhan ekonomi global, selanjutnya perekonomian Amerika yang belum stabil, selanjutnya perlambatan pertumbuhan Tiongkok, risiko geopolitik timur tengah dan Brexit. Sedangkan faktor dalam negeri meliputi ketidakpastian kebijakan moneter, dan harga komoditas menurun. Dengan adanya keadaan tersebut, dampak bagi Indonesia sangat terasa, yaitu adanya perlambatan ekonomi Indonesia, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran membesar, penurunan laju pertumbuhan sektor industry/manufaktur dan masih terdapatnya infrastructure gap yangmasih tinggi.  Selanjutnya, dari dampak yang ditimbulkan tersebut berakibat pada semakin meningkatnya penganggurran, kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat Indonesia.

Dari sederet permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mulai melakukan langkah-langkah, salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru dan repatriasi harta warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Sebagai langkah awal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan dana baru dengan cara investasi dari luar negeri, hal ini mengingat peluang investasi di Indonesia sangat terbuka lebar, dengan sumberdaya alamnya yang melimpah dan berbagai faktor lain. Kemudian cara kedua dengan repatriasi dapat dilakukan dengan banyaknya data bahwa harta warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sangat luar biasa besarnya, dan itu belum semua dilaporkan kepada pihak otoritas perpajakan di Indonesia. Dengan demikian pemerintah akan mendapatkan dana segar yang akan digunakan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Selain latar belakang penerapan kebijakan tersebut, akan mucul pertanyaan, mengapa kebijakan pengampunan pajak ini harus dilakukan sekarang? Tentunya hal ini sudah dipikirkan oleh para legislator yang duduk di DPR RI, dijelaskan bahwa mengapa kebijakan pengampunan pajak harus diterapkan sekarang, karena negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, hal ini sangat relevan dengan latar belakang disusunya kebijakan pengampunan pajak ini, yaitu kebutuhan dana yang sangat besar yang akan digunakan untuk pembangunan nasional yang akan berdampak pada meningkatnya perekonomian Indonesia. Selanjutnya yang menjadi alasan mengapa harus sekarang kebijakan ini diterapkan adalah adanya master plan di bidang legislasi yaitu revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan (Automatic Exchange of Information – AEOI). Dengan diterapkannya peraturan keterbukaan data bagi perpajakan di bidang perbankan akan berdampak pada terbukanya informasi aset wajib pajak yang disimpang di perbankan di Indonesia, sehingga wajib pajak tidak dapat menyembunyikan asetnya di mana pun dari otoritas pajak.

Dari sisi maksud dan tujuan diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak ini, pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang paling utama, sumber pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari hasil repatriasi digunakan untuk tujuan peningkatan likuiditas domestic, kemudian memperbaiki nilai tukar rupiah, memperbaiki tingkat suku Bungan yang kompetitif dan yang pasti akan meningkatkan investasi di Indonesia. Yang selanjutnya, maksud dan tujuan dari kebijakan pengampunan pajak ini adalah perluasan basis data perpajakan. Sektor pajak selama ini menjadi bagian yang sangat penting bagi pemasukan negara, dengan adanya kebijakan pengampunan pajak ini dan banyaknya wajib pajak yang mengikutinya dengan menyatakan aset yang dimilikinya, maka dalam jangka ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki database atau basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi, sehingga perhitungan potensi penerimaan pajak lebih reliabel. Maksud dan tujuan lainnya dari penerapan kebijakan pengampunan pajak adalah meningkatkan penerimaan pajak, secara jangka pendek, penerimaan dari uang tebusan atas pernyataan aset yang dimiliki wajib pajak dan jangka panjang berasal dari basis data yang lebih lengkap dan akurat.

Jadi dengan adanya dasar pemikiran yang mendasari atau yang melatar belakangi dibentuknya dan diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak, maka mewujudkan program kerja pemerintah antara lain meningkatnya pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat terjamin dan tentunya perekonomian nasional menjadi stabil.

BAB III PENUTUP

  1. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan perekonomian nasional. Dalam pembentukannya, kebijakan pengampunan pajak telah melalui mekanisme pemikiran dan perhitungan yang matang dan terarah, hal ini ditunjukkan pada latar belakang penyusunan kebijakan pengampunan pajak yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Disisi lain dengan adanya penerapan kebijakan pengampunan pajak, dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan dapat mewujudkan program kerja pemerintah antara lain meningkatnya pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat terjamin dan tentunya perekonomian nasional menjadi stabil.

.

  1. Saran

Dalam latar belakang yang mendasari penyusunan kebijakan pengampunan pajak, pemerintah bersama dengan legislator telah menerapkan filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang lain, baik di sektor yang sama maupun tidak, harus dilakukan dengan filosofi yang benar dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

Hand out materi amnesti pajak dari website: http://www.pajak.go.id/amnestipajak, yang diakses pada Senin, 24 Oktober 2016, jam 17.35 WIB

Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Prof. Dr. Denny Indrayana, SH, LLM, Ph.D, yang dimuat dalam website: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/, yang diakses pada Senin, 24 Oktober 2016, jam 18.15 WIB

http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-filsafat-dan-filsafat-hukum.html

UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

 

 

[1] Hand out materi amnesti pajak dari website: http://www.pajak.go.id/amnestipajak, yang diakses pada Senin, 24 Oktober 2016, jam 17.35 WIB

[2] http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-filsafat-dan-filsafat-hukum.html diakses pada 27 Oktober 2016 jam 19.00 WIB

[3] http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-filsafat-dan-filsafat-hukum.html diakses pada 27 Oktober 2016 jam 19.00 WIB

[4] Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

[5] Pasal 2 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

[6] Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

[7] Pasal 3 ayat (4 dan ayat (5) UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

[8] Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

[9] Hand out materi amnesti pajak dari website: http://www.pajak.go.id/amnestipajak, yang diakses pada Senin, 24 Oktober 2016, jam 17.35 WIB

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: