POLITIK HUKUM DALAM KEBIJAKAN TAX AMNESTY SEBAGAI BENTUK SOLUSI PERMASALAHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Terjadinya perlambatan ekonomi dunia dewasa ini mengakibatkan dampak yang signifikan pada perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah perlambatan perekonomian Tiongkok, kemudian perekonomian Amerika yang belum stabil dan adanya risiko geopolitik di timur tengah dan Brexit. Kejadian-kejadian tersebut tentunya berdampak signifikan pada perekonomian di Indonesia, mulai dari perlambatan ekonomi Indonesia, defisit neraca anggaran, defisit anggaran yang semakin membesar, menurunnya laju pertumbuhan sektor industri/manufaktur dan adanya infrastruktur gap yang masih sangat tinggi.[1]

Dengan adanya dampak tersebut, tentunya pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan agar mengurangi pengaruh dari adanya perlambatan perekonomian dunia yang diakibatkan oleh adanya kondisi tersebut. Hal ini harus segera direalisasikan mengingat adanya akibat yang serius dari kondisi perlambatan ekonomi di Indonesia saat ini seperti: makin meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang nantinya diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada salah satunya kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan pemerintah ini tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899.

Bahwa kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pajak ini tidak lepas dari unsur hukum, dimana kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lebih spesifik lagi tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Disebutkan dalam materi yang ditulis oleh Prof. Dr. Denny Indrayana, SH, LLM, Ph,D dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diupload pada website http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/ bahwa arah kebijakan pemerintah/negara yang mengenai pengaturan (substansi) hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam politik hukum yang berada dalam ranah pembentukan peraturan perundang-undangan. [2]

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, akan kami sampaikan makalah mengenai bagaimana pemerintah Indonesia mengatasi permasalahan perekonomian dengan menggunakan kaidah politik hukum dalam mengambil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai solusi atas permasalahan perekonomian di Indonesia?

  1. Tujuan

Tujuan makalah ini dibuat adalah untuk mengetahui dasar pemikiran dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam kaitannya penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) dalam rangka upaya untuk mengatasi perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya perlambatan ekonomi global.

 BAB II PEMBAHASAN

  1. Dasar Teori
  2. Politik Hukum

Politik hukum merupakan terjemahan dari  legal policy  atau politics  of  law,  namun  secara  umum  dapat  diambil  suatu benang  merah  bahwa  politik  hukum  adalah  kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh  Pemerintah  yang  meliputi;  Pertama,  pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan materi materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  telah  ada  termasuk penegasan  fungsi  lembaga  dan  pembinaan  para  penegak hukum.  Berdasarkan  pengertian  tersebut,  politik  hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat  menunjukkan  sifat  dan  ke  arah  mana  hukum  akan dibangun dan ditegakkan. [3]

Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan bagian dari hukum yang di buat secara sengaja oleh institusi negara. Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan dapat beraneka ragam. Berbagai tujuan dan alasan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (legal policy). Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting, paling tidak untuk dua hal. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. [4]

Hukum adalah kehendak dari penguasa, hal ini sesuai dengan apa yang jelaskan oleh Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi yang dikutip dari Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia karya Merdi Hajiji yang dimuat dalam Jurnal Rechtsvinding Vo. 2, No. 3, Desember 2013, Halaman 362. Law is a command of the law giver (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut positivism hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup. [5]

Pendekatan dikotomis dalam politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai beberapa variabel dan dibagi ke dalam variabel politik dan variabel hukum. Prof. Denny Indrayana membagi variabel politik menjadi konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter, sedangkan variabel hukum menjadi berkarakter  responsif dan berkarakter konservatif atau ortodoks. Konfigurasi atau bentuk politik yang demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum, partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik, Konfigurasi atau bentuk politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara, dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal, serta ada suatu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan. Kemudian untuk variabel hukum yang berkarakter responsif atau Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. Selanjutnya karakter konservatif atau ortodoks adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, keinginan pemerintah, dan bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Ia lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Dengan adanya konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya akan berkarakter responsif/populistik, sedangkan Di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya akan berkarakter ortodoks/konservatif/elitis. Perubahan konfigurasi politik dari otoriter ke demokratis – atau sebaliknya – akan berimplikasi kepada perubahan karakter produk hukum. [6]

Hikmahanto Juwana dalam Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia, membagi politik hukum dalam dua dimensi. Pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua,  politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.[7]

  1. Tax Amnesty

Tax amnesty atau pengampunan pajak didefinisikan sebagai penghapusan  pajak  yang seharusnya  terutang,  tidak  dikenai  sanksi  administrasi perpajakan  dan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan, dengan  cara  mengungkap  Harta  dan  membayar  Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. [8] Pengampunan pajak bertujuan untuk: [9]

  • mempercepat pertumbuhan  dan  restrukturisasi ekonomi  melalui  pengalihan  Harta,  yang  antara  lain akan  berdampak  terhadap  peningkatan  likuiditas domestik,  perbaikan  nilai  tukar  Rupiah,  penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
  • mendorong reformasi  perpajakan  menuju  sistem perpajakan  yang  lebih  berkeadilan  serta  perluasan basis  data  perpajakan  yang  lebih  valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
  • meningkatkan penerimaan  pajak,  yang  antara  lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Yang menjadi subjek pengampunan pajak adalah setiap  Wajib  Pajak, namun dikecualikan bagi wajib pajak yang sedang: [10]

  • dilakukan penyidikan  dan  berkas  penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
  • dalam proses peradilan; atau
  • menjalani hukuman pidana

atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Pengampunan  Pajak  sebagaimana  dimaksud  adalah pengampunan  atas  kewajiban  perpajakan sampai  dengan  akhir  Tahun  Pajak  Terakhir,  yang  belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terdiri atas: Pajak Penghasilan; dan Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  Pajak  Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. [11]

Secara  garis  besar,  pokok-pokok  ketentuan  yang  diatur  dalam UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:[12]

  • pengaturan mengenai subjek Pengampunan Pajak;
  • pengaturan mengenai objek Pengampunan Pajak;
  • pengaturan mengenai tarif dan cara menghitung Uang Tebusan;
  • pengaturan mengenai  tata  cara  penyampaian  Surat  Pernyataan, penerbitan  Surat  Keterangan,  dan  pengampunan  atas  kewajiban perpajakan;
  • pengaturan mengenai  kewajiban  investasi  atas  Harta  yang diungkapkan dan pelaporan;
  • pengaturan mengenai perlakuan perpajakan;
  • pengaturan mengenai  perlakuan  atas  Harta  yang  belum  atau  kurang diungkap;
  • pengaturan mengenai upaya hukum;
  • pengaturan mengenai manajemen data dan informasi; dan
  • pengaturan mengenai ketentuan pidana.

Hasil dan Pembahasan

  1. Kaitan Antara Politik Hukum dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan sangat berkaitan erat dengan politik hukum di Indonesia, bisa dikatakan bahwa tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif bersama-sama dengan eksekutif baik di lingkup pusat (DPR RI dan Presiden) maupun lingkup daerah (DPRD dan Gubernur/Walikota/Bupati). Menurut Mahfud MD, dalam konteks das sein (kenyataan), dapat dipahami bahwa produk hukum sangat dipengaruhi oleh politik mulai dari proses pembuatannya hingga pada kenyataan-kenyataan empirisnya. Fungsi legislasi (pembuatan undang-undang) yang dimiliki oleh para anggota dewan dalam kenyataanya lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang seharusnya, lebih-lebih jika pekerjaan hukum tersebut dikaitkan dengan masalah prosedural. Nampak jelas bahwa lembaga legislatif (yang menetapkan produk hukum) sebenarnya lebih dekat dengan politik daripada dengan hukum itu sendiri. [13]

Menurut Kusumaatmadja, sebagaimana dikutip oleh Laili Basiroh, Prinsip  yang  menyatakan  bahwa,  politik  dan  hukum harus  bekerjasama  dan  saling  menguatkan  dengan semboyan,”hukum  tanpa  kekuasaan  adalah  angan-angan, kekuasaan  tanpa  hukum  adalah  kelaliman,  menjadi  utopia belaka.  Hal  itu  terjadi  karena  di  dalam  praktiknya  hukum acapkali  menjadi  cerminan  (alat)  bagi  kehendak  pemegang kekuasaan politik sehingga banyak yang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. [14]

Meskipun dalam penerapannya politik selalu “mendapatkan tempatnya” dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, namun politik dan hukum memang sudah seharusnya saling berdampingan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan.

  1. Kebijakan Pemerintah tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dengan Politik Hukum di Indonesia.

Dalam menanggulangi pelemahan perekonomian dunia yang berdampak pada melemahnya perekonomian di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakannya melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Diharapkan dengan diterapkannya kebijakan pengampunan pajak dapat menyelesaikan permasalahan perekonomian di Indonesia, yang antara lain perlambatan ekonomi Indonesia, defisit neraca anggaran, defisit anggaran membesar, penurunan laju pertumbuhan sektor industri/manufaktur dan adanya infrastructure gap yang tinggi serta disisi lain berakibat pada meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan.

Kebijakan pemerintah ini tidak lepas dari adanya unsur politik yang mendasarinya, pengertian politik dari KBBI adalah Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti “sistem pemerintahan”, “dasar-dasar pemerintahan”. Dapat pula diartikan sebagai “segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb.) mengenai pemerintahan negara”.[15] Dengan adanya kaitan antara kebijakan pemerintah dengan politik, maka pembentukan Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak lepas dari kepentingan politik dari pemerintah, hal ini dapat diketahui dari dasar diberlakunya undang-undang tersebut sebagaimana tertuang dalam konsiderans dan penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dalam konsiderans disebutkan:

  • bahwa pembangunan  nasional  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  bertujuan  untuk  memakmurkan  seluruh rakyat  Indonesia  yang  merata  dan  berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak;
  • bahwa untuk  memenuhi  kebutuhan  penerimaan  pajak yang  terus  meningkat,  diperlukan  kesadaran  dan kepatuhan  masyarakat  dengan  mengoptimalkan  semua potensi dan sumber daya yang ada;
  • bahwa kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  masih  perlu ditingkatkan  karena  terdapat  Harta,  baik  di  dalam maupun  di  luar  negeri  yang  belum  atau belum  seluruhnya dilaporkan  dalam  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Penghasilan;
  • bahwa untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  dan pertumbuhan  perekonomian  serta  kesadaran  dan kepatuhan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kewajiban perpajakan,  perlu  menerbitkan  kebijakan  Pengampunan Pajak;

pertimbangan-pertimbangan tersebut bersifat kumulatif artinya saling berkaitan satu sama lain, mulai dari tujuan untuk memakmurkan masyarakat yang membutuhkan pendanaan besar yang bersumber dari penerimaan pajak, kemudian pada saat ini potensi-potensi perpajakan masih banyak yang belum optimal dan kesadaran dari para masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan masih perlu ditingkatkan, sehingga untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  dan pertumbuhan  perekonomian  serta  kesadaran  dan kepatuhan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kewajiban perpajakan,  perlu  menerbitkan  kebijakan  Pengampunan Pajak.


BAB III PENUTUP

  1. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan politik yang dijalankan pemerintah yang berkuasa saat ini, hal ini memungkinkan adanya penyaluran kepentingan bagi sebagian atau seluruh elit politik yang bekerja dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, keputusan yang diambil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih cenderung mengarah ke keputusan politik dibanding kepentingan hukum yang sebenarnya.

Namun demikian dengan adanya kebijakan tentang pengampunan pajak, perlu diapresiasi mengingat sesuai dengan konsiderans pada pertimbangan pembentukannya disebutkan bahwa tujuan dari pembangunan nasional salah satunya adalah memakmurkan masyarakat Indonesia.

  1. Saran

Dalam menetapkan peraturan perundang-undangan memangperlu adanya politik didalamnya, namun alangkah baiknya jika kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat yang diutamakan bukan keputusan politik dari pemegang kekuasaan yang sifatnya sementara dibanding pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk waktu yang relative lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

Hand out materi amnesti pajak dari website: http://www.pajak.go.id/amnestipajak, yang diakses pada Senin, 24 Oktober 2016, jam 17.35 WIB

Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Prof. Dr. Denny Indrayana, SH, LLM, Ph.D, yang dimuat dalam website: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/, yang diakses pada Senin, 24 Oktober 2016, jam 18.15 WIB

Politik Hukum Nasional dan Hegemoni Globalisasi Ekonomi. Laili Bariroh. Jurnal Review Politik. Vol 2, Nomor 2, Tahun 2012. IAIN Sunan Ampel Surabaya. Halaman 197

Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia. Hikmahanto Juwana. Jurnal Hukum Vol. 01, No. 1, tahun 2005, Universitas Sumatera Utara. Halaman 24

Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum. Cet. VIII (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), yang dikutip dari Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia karya Merdi Hajiji yang dimuat dalam Jurnal Rechtsvinding Vo. 2, No. 3, Desember 2013, Halaman 362

UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[1] Hand out materi amnesti pajak dari website: http://www.pajak.go.id/amnestipajak, yang diakses pada Senin, 24 Oktober 2016, jam 17.35 WIB

[2] Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Prof. Dr. Denny Indrayana, SH, LLM, Ph.D, yang dimuat dalam website: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/, yang diakses pada Senin, 24 Oktober 2016, jam 18.15 WIB

[3] Politik Hukum Nasional dan Hegemoni Globalisasi Ekonomi. Laili Bariroh. Jurnal Review Politik. Vol 2, Nomor 2, Tahun 2012. IAIN Sunan Ampel Surabaya. Halaman 197.

[4] Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia. Hikmahanto Juwana. Jurnal Hukum Vol. 01, No. 1, tahun 2005, Universitas Sumatera Utara. Halaman 24.

[5] Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum. Cet. VIII (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), yang dikutip dari Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia karya Merdi Hajiji yang dimuat dalam Jurnal Rechtsvinding Vo. 2, No. 3, Desember 2013, Halaman 362

[6] Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Prof. Dr. Denny Indrayana, SH, LLM, Ph.D, yang dimuat dalam website: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/, yang diakses pada Senin, 24 Oktober 2016, jam 18.15 WIB

[7] Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia. Hikmahanto Juwana. Jurnal Hukum Vol. 01, No. 1, tahun 2005, Universitas Sumatera Utara. Halaman 24.

[8] Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

[9] Pasal 2 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

[10] Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

[11] Pasal 3 ayat (4 dan ayat (5) UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

[12] Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

[13] Penjelasan Mahfud MD, yang dikutip oleh Laili Bariroh dalam Politik Hukum Nasional dan Hegemoni Globalisasi Ekonomi. Laili Bariroh. Jurnal Review Politik. Vol 2, Nomor 2, Tahun 2012. IAIN Sunan Ampel Surabaya. Halaman 199.

[14] Penjelasan Kusumaatmadja, yang dikutip oleh Laili Bariroh dalam Politik Hukum Nasional dan Hegemoni Globalisasi Ekonomi. Laili Bariroh. Jurnal Review Politik. Vol 2, Nomor 2, Tahun 2012. IAIN Sunan Ampel Surabaya. Halaman 199

[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: